Calon wakil presiden Republik Indonesia Sandiaga Uno dihubungkan dengan pembayaran sejumlah jutaan dollar yang dipindahkan dari perusahaan Indonesia ke perusahaan lepas pantai tak dikenal

Rabu 2 April 2019 – Sebuah laporan baru dari LSM Global Witness mengungkapkan bagaimana calon wakil presiden Republik Indonesia Sandiaga Uno telah memiliki andil dalam pembayaran-pembayaran sekurangnya senilai US$43 juta dari sebuah perusahaan besar batu bara Indonesia kepada sebuah perusahaan tak dikenal lepas pantai, dan mungkin ia secara diam-diam memperoleh keuntungan dari pembayaran ini dengan satu dan lain cara.

Berita ini datang hanya beberapa minggu sebelum Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum, memunculkan persoalan terkait kepentingan publik mengenai transaksi bisnis di masa lalu dari seorang politisi berpengaruh. 

Laporan ini mengungkapkan bagaimana perusahaan yang pernah turut dimiliki oleh Sandiaga Uno mengambil alih sebuah perusahaan besar batu bara, Berau Coal, yang kemudian setuju untuk melakukan pembayaran besar biaya konsultasi kepada sebuah perusahaan lepas pantai tak dikenal, Velodrome Worldwide Ltd.

Laporan ini merinci bagaimana sekurangnya US$43 juta pembayaran meragukan dilakukan oleh Berau Coal kepada Velodrome antara tahun 2010 dan 2012.

Laporan ini juga mengungkapkan bagaimana Sandiaga Uno selayaknya tahu mengenai pembayaran ini karena hal itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dibuat ketika ia merupakan investor besar di Berau Coal, dan pembayaran itu terus berlanjut ketika ia menjadi anggota dewan komisaris yang bertugas mengawasi dewan direksi Berau. 

Lebih jauh lagi, ia mungkin memiliki kepentingan di Velodrome dan secara diam-diam mengambil keuntungan dari pembayaran itu dengan satu dan lain cara. Ia pernah memiliki Velodrome dan seorang mitra lamanya yang pernah bekerja dengannya merupakan pemilik terakhir Velodrome yang diketahui.

Lebih daripada itu, ini bukan merupakan satu-satunya pembayaran meragukan yang dilakukan oleh Berau Coal. Sejumlah transaksi meragukan lain terhubung dengan mitra bisnis Sandiaga Uno, Rosan Roeslani. 

Pembayaran ke Velodrome bersama arus uang keluar ini telah melemahkan neraca keuangan Berau Coal, menyumbang kepada kegagalan perusahaan itu dalam pembayaran ratusan juta dollar utang mereka, serta berdampak buruk kepada para investornya yang lain.

Secara global, batu bara menjadi berisiko dan berbiaya tinggi bagi mereka yang membiayai dan memberi dukungan politik kepadanya..

Namun di Indonesia, sektor ini menjadi kontroversi akibat polusi udara, pencemaran air dan tanah serta skandal korupsi baru-baru ini. 

Laporan ini memberi peringatan tambahan kepada bank dan para investor yang masih mempertimbangkan pembiayaan sektor batu bara Indonesia: mereka bisa kehilangan uang maupun reputasi.

Global Witness juga menerbitkan laporan kedua yang berfokus kepada pertanyaan tak terjawab mengenai transaksi bisnis Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Pandjaitan.

Laporan ini merangkum penjualan saham di perusahaan batu bara milik Luhut Pandjaitan, Toba Bara Sejahtra, dengan nilai yang tak diungkapkan ke publik, juga kepada pemilik akhir yang tak diketahui umum.

Dua fakta ini merupakan persoalan kepentingan publik karena terjadi pada saat Luhut Pandjaitan menjabat di pemerintahan. Laporan ini menyentuh persoalan kepemilikan perusahaan oleh politisi, yang sempat menjadi subyek panas dalam perdebatan pada masa kampanye pemilu kali ini.

Stuart McWilliam, Manajer Kampanye Anti Perubahan Iklim, Global Witness:

“Sandiaga Uno mungkin bukan lagi pebisnis. Namun sebagai seorang yang mengincar salah satu jabatan tertinggi di Indonesia, ia seharusnya sangat berpeduli untuk menjelaskan masalah ini. Hingga kini ia belum memberi jawaban yang kredibel mengenai perannya dalam pembayaran kepada Velodrome, dan ketika diminta untuk berkomentar, ia tak memberikan jawaban. “

“Para pemodal internasional dan investor telah memungkinkan industri batu bara di Indonesia untuk berjalan, sekalipun sektor ini dihubungkan secara erat dengan perubahan iklim, polusi udara yang mematikan, pencemaran air dan tanah serta kasus korupsi akhir-akhir ini.”

“Penemuan-penemuan ini menawarkan alasan tambahan yang kuat mengapa bank dan para investor harus menghindari sektor batu bara Indonesia, dan mengapa politisi harus menarik dukungan mereka dari pengembangan pembangkit listrik tenaga batu bara di Indonesia.”