Rilis pers / 4 Juli 2019

Adaro Terindikasi Pindahkan Ratusan Juta Dolar AS ke Jaringan Perusahaan Luar Negeri Untuk Menekan Pajak

Ini adalah terjemahan Bahasa Indonesia dari pernyataan pers “Adaro moves hundreds of millions of dollars into growing offshore network” yang aslinya diterbitkan dalam bahasa Inggris pada 4 Juli 2019. Jika terdapat perbedaan atau kurang jelas, mohon gunakan versi asli yaitu dalam Bahasa Inggris.

Adaro Energy, salah satu perusahaan batu bara terbesar Indonesia, telah memindahkan sejumlah laba yang didapatkan dari batu bara yang ditambang di Indonesia ke jaringan perusahaan luar negerinya. Ini menimbulkan pertanyaan apakah jaringan ini dibentuk untuk membantu Adaro untuk menghindari atau memperkecil nilai pajaknya di Indonesia.

Laporan Global Witness: Jaringan Perusahaan Luar Negeri Adaro, mengungkapkan bahwa sejak 2009 sampai 2017, Adaro melalui salah satu anak perusahaanya di Singapura, Coaltrade Services International, telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak 125 juta dolar lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Dengan memindahkan sejumlah besar uang melalui suaka pajak, Adaro berhasil mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia yang berarti mengurangi pemasukan bagi pemerintah Indonesia sebesar hampir 14 juta dolar AS setiap tahunnya yang sekiranya bisa digunakan untuk kepentingan umum (1).

‘’‘Operasi luar negeri Adaro yang ekstensif ini nampaknya memiliki posisi yang bertolak belakang dengan citra publik yang mereka sudah mereka bangun dengan hati-hati, yaitu kebanggaan mereka akan kontribusi kepada Indonesia. Di saat Adaro menerima manfaat dari jaminan yang diberikan pemerintah pada beberapa pembangkit listrik besar, mereka sedang mengembangkan jaringan luar negerinya dan memindahkan sejumlah besar uang keluar Indonesia,’’ ujar Stuart McWilliam, Manajer Kampanye Perubahan Iklim untuk Global Witness.

 ‘’Penyelidikan kami sebelumnya telah memperlihatkan bahwa aktivitas suaka pajak perusahaan batu bara Indonesia dapat menambah risiko keuangan, selain dampak negatif mereka kepada lingkungan. Kini jelas bahwa reputasi industri batu bara Indonesia telah menjadi risiko yang akut yang harus segera dijauhi oleh mana pemerintah Indonesia dan investor,’’.

Laporan keuangan perusahaan yang kami selidiki menunjukkan bahwa nilai total komisi penjualan yang diterima Coaltrade di negara dengan tingkat pajak rendah seperti Singapura, telah meningkat dari rata-rata tahunan 4 juta dolar AS sebelum 2009, ke 55 juta dolar AS dari tahun 2009 sampai 2017. Lebih dari 70% batu bara yang dijual berasal dari anak perusahaan Adaro di Indonesia. Peningkatan pembayaran ini juga mendorong peningkatan keuntungan mereka di Singapura, di mana mereka dikenakan pajak dengan tingkat rata-rata tahunan sebesar 10%(2). Keuntungan dari komisi yang berasal dari perdagangan batu bara Adaro yang ditambang di di Indonesia seharusnya dapat dikenakan pajak di Indonesia dengan tingkat pajak yang lebih tinggi yaitu 50%(3). Global Witness meminta Adaro untuk memberikan komentar mengenai hal ini tetapi tidak menerima jawaban apa pun.

Pada tahun 2008, Adaro membayar 33 juta dolar AS untuk menyelesaikan sengketa dengan otoritas pajak Indonesia terkait bisnis mereka dengan Coaltrade (4).

Sebagian besar keuntungan (5) yang ada di Singapura, nampaknya telah dipindahkan lebih jauh ke luar negeri, ke salah satu anak perusahaan Adaro di negara suaka pajak, Mauritius, di mana perusahaan itu tidak dikenakan pajak apa pun sebelum tahun 2017 dan mungkin hingga kini (6).

Laporan ini juga menemukan bahwa Adaro baru-baru ini mengakuisisi sebuah perusahaan di kawasan suaka pajak di Malaysia, Labuan, dan perusahaan itu telah digunakan untuk membeli sejumlah besar saham perusahaan tambang batu bara Australia.

Di saat yang Adaro memperluas jaringan perusahaannya di luar negeri, mereka sedang berada dalam posisi menikmati keuntungan dari jaminan keuangan yang diberikan pemerintah Indonesia untuk pembangkit listrik PLTU Batang yang bernilai 4 miliar dolar AS, dimana Adaro merupakan salah satu mitra dalam usaha patungan di proyek itu (7).

Global Witness menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk membatalkan rencana membangun pembangkit listrik tenaga batu bara dan mulai menyusun rencana untuk beralih ke energi terbarukan. Kami juga mendesak investor untuk menjaga reputasi dan keuangan mereka terkait industri batu bara serta menyusun rencana untuk mengakhiri dukungan finansial mereka kepada Adaro dan perusahaan batu bara lainnya.

/ BERAKHIR

Kontak

General/out of hours media enquiries

[email protected]

+44 (0) 7912517127

Stuart McWilliam, Campaign Leader, Climate Change

[email protected]

+44 (0)7711007199

Claudia Elliot, Communications Advisor

[email protected]

07792114449

Catatan untuk editor

  1. Laporan keuangan Coaltrade’s menunjukkan bahwa Adaro telah membayar total 42.2 juta dolar AS untuk pajak di Singapura antara Tahun 2009 dan 2017 (Inkusif) atas laba sebelum pajak sebesar 416.8 juta dolar AS, pada tingkat pajak rata-rata tahunan sebesar 10.7 persen. Keuntungan ini termasuk penjualan dan pemasaran batu bara terutama dari anak perusahaan Adaro yang ada di Indonesia, serta dari pihak ketiga. Global Witness menghitung berapa besar pajak yang seharusnya bisa dibayarkan di Indonesia atas estimasi keuntungan Coaltrade yang berasal dari penjualan dan pemasaran batu bara yang berasal dari anak perusahaan Adaro yang berada di Indonesia, dengan tingkat pajak rata-rata tahunan yang dibayarkan Adaro atas keuntungan di Indonesia dalam periode waktu yang sama, yaitu 50.8 persen. Pada saat laporan ini disusun, laporan keuangan Coaltrade terbaru yang tersedia adalah laporan tahun 2017.
  2. Ibid.
  3. Ibid.
  4. Anak perusahaan Adaro yang ada di Indonesia menjual batu bara dengan harga rendah kepada Coaltrade. Coaltrade kemudian menjual batu bara tersebut dengan harga pasar yang lebih tinggi, dan membukukan laba di negara dengan pajak rendah di Singapura, alih-alih melakukan transaksinya di Indonesia yang memiliki tingkat pajak yang lebih tinggi.
  5. 90% dari laba bersih Coaltrade telah dibayarkan dalam bentuk dividen kepada anak perusahaan dari Vindoor yang berkedudukan di Mauritius.
  6. Perusahaan induk Coaltrade di dalam Grup Adaro adalah Vindoor yang berada di Mauritius, yang ternyata sepenuhnya dimiliki Arindo Holdings di Mauritius. Arindo mengubah status korporasinya pada tahun 2017, dari yang tadinya bukan subyek untuk pajak perusahaan menjadi subyek untuk pajak yang besarnya bisa mencapai 3%. Karena tidak ada keharusan untuk mengungkapkan informasi korporasi di Mauritius, maka hanya sedikit laporan keuangan anak perusahaan Adaro di Mauritius yang tersedia bagi publik, dan dari sana tidak bisa dijelaskan apakah uang yang dibayarkan dalam bentuk dividen oleh Coaltrade kepada Vindoor akhirnya mengalir ke perusahaan induk Vindoor yaitu Arindo dan kemudian menjadi subyek pengenaan pajak di Mauritius setelah tahun 2017 atau tidak.
  7. Proyek Pengembangan Tenaga Listrik Jawa Tengah (juga dikenal dengan PLTU Batang), adalah pembangkit dengan kapasitas 1.9GW, sedang dibangun oleh sebuah perusahaan patungan PT Bhimasena Power Indonesia. Ketika selesai dibangun, PLTU Batang akan menjadi pembangkit listrik tenaga batu bara terbesar di Indonesia. Adaro membentuk perusahaan patungan ini bersama dengan dua perusahaan Jepang yaitu J-POWER dan Itochu, melalui anak perusahaan Adaro Energy, yang memiliki 34% saham di perusahaan patungan ini. Listrik yang dihasilkan PLTU ini akan dijual kepada PLNyang kemudian menjualnya kepada pelanggan dan bisnis.
  8. Menjauh dari Industri Batu Bara merupakan bagian dari tren finansial global. Selain kekhawatiran yang ditunjukkan Global Witness dalam laporan ini, dan sebuah laporan lain yang kami terbitkan bulan April lalu yang menghubungkan Sandiaga Uno dengan pembayaran dari Berau Coal ke sebuah perusahaan di Seychelles, semakin banyak yang menarik diri pembiayaan sektor batu bara. Pada bulan Februari 2019, Institute for Energy Economics and Financial Analysis menerbitkan penelitian yang menunjukkan bahwa modal global “melarikan diri dari secara besar-besaran”, di mana lebih dari seratus lembaga keuangan global telah meninggalkan sektor batu bara. Bank, perusahaan asuransi dan pemberi pinjaman juga mengumumkan larangan baru untuk sektor batu bara, rata-rata setiap dua minggu.
  9. Mengenai Global Witness: Global Witness melakukan penyelidikan dan kampanye untuk mengubah sistem dengan cara mengekspos jaringan ekonomi di balik konflik, korupsi, dan kerusakan lingkungan.

Wawancara tersedia berdasarkan permintaan. Silahkan hubungi Claudia Elliot di [email protected] atau (+44) 7792114449; Stuart McWilliam di [email protected] atau (+44) 7711 007199.

Rilis pers mutakhir