Indonesia's Shifting Coal Money banner image

Briefing / 4 Juli 2019

Pengalihan Uang Batu Bara Indonesia, Bagian 3: Jaringan Luar Negeri Milik Adaro

Perusahaan batu bara Indonesia yang memenangkan penghargaan atas pembayaran pajak, menggunakan anak perusahaannya yang berada di kawasan suaka pajak untuk memindahkan ratusan juta dolar AS ke luar negeri.

Adaro Energy, salah satu perusahaan batu bara terbesar di dunia, telah memindahkan keuntungannya dalam jumlah besar ke jaringan perusahaan luar negeri yang terus bertumbuh – yang telah membantu Adaro untuk menghindari atau meminimalisir pajak yang seharusnya dibayarkan di Indonesia.

Adaro Energy, salah satu perusahaan batu bara terbesar di dunia, telah memindahkan keuntungannya dalam jumlah besar ke jaringan perusahaan luar negeri yang terus bertumbuh – yang telah membantu Adaro untuk menghindari atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan di Indonesia.

Perusahaan Indonesia ini memanfaatkan citra positif, berupa berkontribusi kepada bangsa Indonesia, namun di sisi lain kemungkinan telah memperkecil jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan di Indonesia sebesar 125 juta dolar AS antara tahun 2009 dan 2017 dengan menggunakan jaringan perusahaannya di suaka pajak. Jika saja Adaro menyusun struktur bisnisnya dengan cara berbeda, maka perusahaan itu akan memberi lebih banyak keuntungan di Indonesia, meningkatkan anggaran pemerintah sebesar 14 juta dolar AS setiap tahunnya.

Unduh Laporan: Jaringan Luar Negeri Milik Adaro (PDF, 1.2MB)

Ini adalah laporan ketiga dari serangkaian penyelidikan yang bertemakan Pengalihan Uang Batu Bara Indonesia, menguak bagimana penggunaan perusahaan-perusahaan samaran untuk mengalihkan jutaan dolar keuntungan dari industri batu bara Indonesia ke luar negeri.

Seri laporan sebelumnya menunjukkan risiko keuangan bagi para investor di dalam sektor batu bara Indonesia, selain risiko lingkungan hidup yang sudah sangat nyata.

Temuan-temuan baru ini memberikan alasan lain kenapa pemerintah dan warga negara Indonesia perlu khawatir dengan rencana percepatan pengembangan industri yang suram ini: Pemerintah dan warga negara Indonesia bisa jadi sudah kehilangan potensi pendapatan dari salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. 

Saat ini Adaro berada dalam posisi menikmati jaminan pemerintah untuk membangun pembangkit listrik besar yang baru – tetapi tindakan mereka bertentangan dengan citra publik yang sudah mereka bangun dengan hati-hati, terutama berkaitan dengan kebanggan mereka karena sudah berkontribusi terhadap pembangunan di Indonesia.

Temuan utama

Penyelidikan kami mengungkapkan bagaimana Adaro:

  • Memperoleh keuntungan besar dari perdagangan batu bara yang mereka tambang di Indonesia melalui anak perusahaannya yang berada di negara dengan yurisdiksi pajak yang rendah, Singapura (di mana mereka membayar pajak dengan tingkat rata-rata 10%) dan bukan di negara asalnya, Indonesia (di mana mereka membayar pajak dengan tingkat rata-rata 50%).
  • Memindahkan sebagian besar keuntungannya ke perusahaan terkait di Mauritius yang tidak menjadi subjek pajak, hingga setidaknya tahun 2017.
  • Mendirikan dan memelihara beberapa anak perusahaan di yurisdiksi yang memiliki pajak yang rendah, memperluas jaringan luar negerinya, dengan mendirikan perusahaan di Labuan, suaka pajak di Malaysia, dan melalui perusahaan ini sekarang memiliki investasi besar di Australia.
Adaro diagram Bahasa

Di saat yang sama, Adaro berada dalam posisi untuk menikmati jaminan keuangan dari pemerintah Indonesia atas pembangkit listrik tenaga batu bara Batang yang bernilai 4 miliar dolar AS, yang akan menjadi yang terbesar di Indonesia. Adaro adalah salah satu mitra joint venture. Merekamemiliki 34% kepemilikan di dalam pembangkit listrik tersebut, yang diproyeksikan akan menghasilkan pendapatan hingga 80 juta dolar AS setiap bulan ketika mulai beroperasi.

Latar belakang: Batu Bara Indonesia, Adaro – dan pajak

Indonesia adalah salah satu produsen dan eksportir batu bara terbesar di dunia. Dengan permintaan global batu bara menurun secara signifikan, maka sejumlah rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga batu bara baru di Indonesia dapat membantu untuk mempertahankan pasar batu bara Indonesia.

Namun, di Indonesia, batu bara juga dilihat sebagai sesuatu yang semakin kontroversial. Skandal korupsi baru-baru ini, ditambah dengan serangkaian izin yang dikeluarkan dengan tidak benar, tanah dan air yang tercemar, dan ketergantungan yang semakin besar kepada subsidi pemerintah menciptakan perlawanan yang semakin besar kepada industri ini.

Di dalam pernyataan publiknya, Adaro sangat “menekankan” “komitmen mereka kepada bangsa Indonesia” melalui pajak yang mereka bayarkan dan juga kontribusi lainnya”. Mreka menekankan bahwa “sebagai perusahaan nasional [Adaro], berkomitmen untuk berkontribusi kepada pembangunan dan kemajuan ekonomi Indonesia melalui pajaknya”  dan Adaro juga bercita-cita untuk memberikan “dukungan penuh bagi kemajuan bangsa Indonesia”. Salah satu anak perusahaannya di Indonesia bahkan telah memenangkan sebuah penghargaan atas prestasi dalam pembayaran pajak.

Namun penyelidikan kami menemukan bahwa Adaro telah mengikuti praktik-praktik yang dilakukan oleh banyak perusahaan multinasional dari Barat dengan mengalihkan sejumlah pendapatannya ke, dan memegang aset di dalam suaka pajak – yang mana dapat membantu mereka untuk menghindari atau meminimalisir pembayaran pajak di Indonesia.

Penghindaran pajak biasanya tidak ilegal, tetapi hal itu semakin tidak diizinkan di seluruh dunia karena dapat secara signifikan mengurangi jumlah pendapatan pemerintah yang berguna bagi pembangunan ekonomi dan sosial negara mereka.

Rekomendasi Kunci

Rekomendasi bagi Pemerintah Indonesia

    • Mengkonfirmasi seluruh hal yang diangkat di dalam laporan ini kepada otoritas pajak Indonesia untuk dikaji lebih lanjut.
    • Menurunkan secara drastis jumlah pembangkit listrik tenaga batu bara yang direncanakan untuk dikembangkan di dalam RUPTL.
    • Menyusun sebuah rencana peralihan energi yang meninggalkan batu bara, menuju energi terbarukan, sejalan dengan Tujuan Kesepakatan Paris (Paris Agreement).

    Rekomendasi bagi bank swasta dan bank milik negara

      • Tidak memberikan pembiayaan proyek  program pengembangan tambang batu bara dan pembangkit listrik tenaga batu bara baru di Indonesia.
      • Tidak memberikan  pembiayaan umum dan layanan konsultasi kepada perusahaan-perusahaan Indonesia yang sangat bergantung kepada tenaga batu bara.
      • Mengakhiri kerjasama mereka dengan perusahaan-perusahaan Indonesia yang terlibat dengan sektor batu bara, menciptakan rencana dengan tenggat yang jelas untuk mencapai ini semua.

      Mengunduh laporan secara penuh (PDF, 1.2MB)

      Sumber daya